APBD Untuk Bidang Pendidikan?

Indonesia adalah satu – satunya negara di dunia yang menetapkan standar alokasi minimal sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bidang pendidikan dalam konstitusinya. Ini bentuk perhatian luar biasa dari pemerintah Indonesia untuk bidang amat penting seperti pendidikan. Referensi opini eksplisit tersebut secara jelas menggambarkan arti penting pendidikan bagi bangsa ini. Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa masa depan Indonesia bertumpu pada kemampuan bangsa untuk mempersiapkan generasi mendatang. Berangkat dari pemahaman ini, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah investasi yang diperlukan untuk Indonesia yang sejahtera. Sebab diharapkan dari sini dapat terlahir sumber daya manusia yang berkualitas. Ini sesuatu yang mendasar bagi sebuah negara.

Uni Eropa sepenuhnya mendukung fokus yang diberikan Indonesia kepada pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sejak 2010, Uni Eropa telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan menyalurkan hibah sebesar 350 juta euro (atau sekitar 5,7 triliun rupiah). Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di bidang pendidikan dasar. Lebih dari 55.000 sekolah dan tujuh juta anak di 108 kabupaten dan kota telah merasakan manfaat langsung dari bantuan tersebut. Menurut opini yang beredar, Bantuan ini sebagai sumbangsih masyarakat Eropa bagi upaya membantu mengembangkan pendidikan di Indonesia. Bantuan tersebut dimanfaatkan pula untuk membiayai lebih dari 50 studi teknis dan komprehensif yang telah memandu proses perencanaan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra 2015–2019).

Saya melihat antusiasme para guru dan murid untuk menyukseskan proses belajar mengajar setiap hari. Dan memang, hasilnya nyata. semua, kecuali satu provinsi di Indonesia, telah mencapai akses universal atau hampir universal untuk pendidikan dasar, termasuk paritas gender dan 57 persen remaja usia pada usia 16–18 tahun menempuh pendidikan menengah atas atau pendidikan tinggi. Bersamaan dengan peningkatan akses ke layanan pendidikan, kemajuan dalam kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran Indonesia juga patut dipuji. Opini ini terutama dalam bidang sains dan matematika seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan penilaian tingkat dunia PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional) tahun 2009 dan 2015. Bantuan tersebut juga mendukung upaya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih ada dalam memastikan pendidikan yang berkualitas dan memperluas akses pendidikan. Identifikasi tantangan tersebut amat penting supaya berbagai kendala proses pendidikan dapat dicarikan solusi segera.

Tantangan-tantangan ini antara lain kesiapan sekolah anak-anak, rendahnya permintaan pendidikan dari masyarakat, dan kurangnya akses sekolah khususnya di daerah terpencil, daerah yang kurang berkembang dan daerah perbatasan. Dalam upaya memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal, kami percaya pada pentingnya merangkul bukan hanya pemerintah, namun organisasi nonpemerintah. Uni Eropa mendukung pemberdayaan masyarakat sipil dan salah satu contohnya adalah mendukung proyek YAPPIKA ActionAid melalui pemberian hibah sebesar 750.000 euro (atau sekitar 12 miliar rupiah). Hal ini bertujuan untuk menjangkau 155.000 anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan yang karena berbagai sebab tidak dapat menempuh pendidikan. Saya bangga dapat meluncurkan proyek ini pada tanggal 18 Mei lalu bersama dengan bintang film Reza Rahadian, duta peduli pendidikan untuk YAPPIKA. Opini ini bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan, mengurangi tingkat putus sekolah dan meningkatkan akses anak perempuan dan anak-anak penyandang cacat ke sekolah inklusif.